MALANG – Yayasan Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) terus bergerak masif dalam membangun jaringan strategis demi membumikan ekosistem filantropi Islam di kalangan akademisi serta instansi pemerintahan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui dua agenda kunjungan penting yang dilaksanakan oleh tim GWI di Kota Malang pada Kamis, 27 Juni 2024.
Rangkaian kunjungan ini bertujuan untuk menyinergikan program edukasi berbasis wakaf produktif dengan pengembangan kompetensi generasi muda serta penguatan regulasi lokal.
Mengawali agenda di Kota Malang, tim GWI menggelar pertemuan audiensi resmi bersama pihak civitas akademika Universitas Brawijaya (UB). Fokus utama dari diskusi ini adalah pembahasan rencana kerja sama strategis terkait program magang mahasiswa terintegrasi. Program ini dirancang khusus untuk menyukseskan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan universitas.
Melalui kemitraan magang ini, mahasiswa UB nantinya akan diberikan ruang untuk terjun langsung mendapatkan pengalaman praktis sebagai entrepreneur syariah di bawah bimbingan penasihat lembaga GWI. Aktivitas lapangan ini diharapkan mampu mempertajam keterampilan teknis dan memperluas cakrawala pengetahuan mahasiswa mengenai skema tata kelola program wakaf produktif yang inovatif, modern, serta berdampak sosial nyata bagi masyarakat luas.
Perkuat Keberlanjutan Proyek Wakaf Bersama Kemenag Kota Malang
Pada hari yang sama, tim GWI melanjutkan perjalanannya dengan melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang. Pertemuan tatap muka tersebut disambut hangat oleh jajaran pimpinan setempat dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan yang telah terjalin.
Selain menyambung tali silaturahmi, ruang pertemuan ini dimanfaatkan secara optimal untuk mendiskusikan pengembangan berbagai proyek (project) wakaf berkelanjutan yang sedang dan akan berjalan di wilayah Malang. Kunjungan strategis ke pihak regulator daerah ini menjadi basis utama bagi GWI untuk memastikan seluruh program filantropi terkelola secara efektif, transparan, akuntabel, serta mendapat dukungan penuh dari pemangku kebijakan keagamaan setempat.
